TIMESINDONESIA, MOROTAI – Badan Pusat Statistik (BPS) menjadikan Pemkab Pulau Morotai sebagai tuan rumah Rapat Evaluasi Teknis BPS se-Maluku Utara untuk membahas sensus penduduk.
Plt Sekda Morotai F Revi Dara hadir mewakili Pj Bupati M Umar Ali untuk memberi sambutan dan membuka acara yang berlangsung di Lantai Dua Aula Kantor Bupati Pemkab Pulau Morotai, Kamis (25/8/2022)
“Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta rapat evaluasi dan teknis di salah satu kabupaten terindah di Indonesia, salah satu wilayah yang menjadi menjadi kunci berakhirnya perang dunia kedua,” ungkap Sekda mengawali sambutan.
“Di mana tercatat dalam sejarah yang mengkontribusikan kemerdekaan bangsa Indonesia juga negara dan bangsa lain yang lahir pasca perang dunia kedua hingga daerah ini kemudian disebut the land of stories,” imbuhnya.
Ia mengatakan, atas nama masyarakat Pulau Morotai, juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BPS Provinsi Maluku Utara yang telah memilih Pulau Morotai sebagai tempat acara ini.
Acara ini merupakan yang kali kedua dilaksanakan BPS Provinsi Maluku Utara di luar kota Ternate, setelah pertama kali melaksanakan rapat di Tobelo pada tahun 2006 silam, sehingga merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menyambut bapak/ibu semuanya.
Oleh karena itu, kepada para peserta diharapkan dapat menikmati keindahan alam dan keramahtamahan masyarakat Pulau Morotai.
Karena, berbicara tentang pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak terlepas dari data statistik. Peran data statistik pada pembangunan sangatlah penting dan digunakan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi pembangunan.
“Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen bahwa dalam setiap program pembangunan yang dirancang harus berlandaskan pada data sehingga menghasilkan output pembangunan yang baik dan berkualitas,” lanjutnya.
“Dasarnya adalah Perpres nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Aturan tersebut menjadi dasar perencanaan kegiatan dalam mewujudkan satu data Indonesia termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai,” tegas Sekda.
Sebagai kelanjutannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai telah berpartisipasi aktif mendukung satu data Indonesia.
Salah satunya melalui dukungan pelaksanaan sensus penduduk 2020. Dukungan terhadap pelaksanaan sensus penduduk dan kegiatan pendataan lainnya menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Kabupaten.
Ia menjelaskan, Pemda Pulau Morotai beberapa waktu lalu juga telah menugaskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengikuti berbagai kegiatan bersama pemerintah pusat. Misalkan, rapat koordinasi bersama BPS terkait sensus penduduk dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan bersama Dukcapil.
“Puncak dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai terlihat pada sensus penduduk 2020 lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh pemerintah dan masyarakat Pulau Morotai sebagai Kabupaten dengan capaian response rate sensus penduduk online tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 70 persen penduduk Pulau Morotai berhasil tercatat secara online,” tukasnya
Tentunya itu bukanlah akhir dari dukungan Pemda Kadis Pendidikan ini, justeru kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai akan selalu mendukung kegiatan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
Itu karena kegiatan sensus penduduk merupakan salah satu kunci utama dalam perencanaan pembangunan, karena penduduk merupakan aktor utama sekaligus target pembangunan.
“Hasil sensus penduduk sangatlah penting, karena Pemerintah Daerah dapat mengetahui indikator kependudukan dan demografi secara akurat sehingga dapat menyusun program-program bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri dengan baik,” paparnya.
“Saya ambil contoh tentang manfaat dari sensus penduduk 2020 lalu yang mengungkapkan bahwa populasi penduduk produktif di Kabupaten Pulau Morotai lebih banyak dari pada penduduk non produktif,” terangnya.
Potret tersebut, mendorong Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, seperti melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat menyerap penduduk usia produktif.
Perhatian terhadap data juga dilakukan dengan memperbaharui data kependudukan melalui verifikasi NIK dimana data awal berasal dari hasil bagi pakai data Adminduk yang digunakan pada sensus penduduk 2020 lalu.
“Saya berharap koordinasi dan sinergitas pemerintah daerah dengan BPJS lebih ditingkatkan agar tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Badan merupakan wali data,” ujarnya.
“Untuk itu saya juga berharap kepada BPS agar senantiasa mendukung kami dalam penyediaan data statistik sektoral melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan kerja sama,” harap Plt Sekda Morotai F Revi Dara mewakilli Pemkab Pulau Morotai.
Sumber: Times Indonesia
