TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti progres penyelesaian sejumlah proyek pembangunan jembatan di wilayah Maluku Utara menjelang akhir tahun anggaran 2026. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan kontrak dan dapat diselesaikan tepat waktu.
Hal tersebut disampaikan Sarbin kepada awak media usai menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara di Ternate, Senin (9/11/2026).
Sarbin mengatakan, progres pembangunan jalan diperkirakan masih dapat diselesaikan sesuai target. Namun, ia mengaku memberi perhatian khusus terhadap sejumlah proyek pembangunan jembatan yang progresnya perlu terus dikawal hingga batas akhir tahun anggaran.
“Saya berharap Pak Risman mengawal, sehingga seluruh kegiatan di jalan dan jembatan itu selesai tanggal 30,” ujarnya.
Ia meminta Dinas PUPR memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek serta memastikan kontraktor memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak. Menurutnya, setiap kontraktor yang telah mendapatkan pekerjaan harus bertanggung jawab menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati.
Sarbin juga menyinggung informasi mengenai sejumlah pekerjaan jembatan yang dalam ketentuan kontraknya mencantumkan pengadaan material di lokasi sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan. Karena itu, ia meminta setiap pekerjaan dipantau secara cermat agar tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.
Lebih lanjut, Sarbin mengingatkan bahwa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau dibayarkan hingga berakhirnya tahun anggaran berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran pada tahun berikutnya. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah.
“Kalau belum bisa dibayar, itu masuk utang tahun berikutnya. Nah, itu kita berharap jangan ada utang lagi,” tegasnya.
Untuk itu, Sarbin meminta Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, bersama jajaran terkait meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan para kontraktor. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh proyek pembangunan jalan dan jembatan dapat diselesaikan sesuai target waktu, ketentuan kontrak, dan aturan pengelolaan anggaran yang berlaku.
