JAKARTA – Guna memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara, H. Abdul Gani Kasuba, melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Dr. Harry Hikmat, di Kantor Kemensos RI, Jakarta. Pertemuan ini membuka peluang besar bagi Maluku Utara untuk mendapatkan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang lebih masif dan tepat sasaran.
Gubernur Abdul Gani Kasuba menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mengoordinasikan dan mempercepat proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil yang memiliki kendala geografis. “Kami datang untuk memastikan bahwa program-program bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan program bantuan lainnya, bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Maluku Utara,” ujar Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti validasi data penerima manfaat dan distribusi logistik di kepulauan. “Masih banyak data yang perlu diperbarui agar bantuan tidak salah sasaran. Selain itu, kami membutuhkan dukungan dalam hal logistik untuk memastikan bantuan sampai ke pulau-pulau kecil,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Dr. Harry Hikmat, menyambut baik inisiatif Gubernur Maluku Utara. “Kementerian Sosial siap mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Kami melihat komitmen yang kuat dari Gubernur untuk memastikan setiap bantuan yang dikucurkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” kata Dr. Harry.
Sebagai respons, pihak Kemensos RI menawarkan beberapa program kolaborasi strategis, termasuk pendampingan teknis dalam pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), pelatihan bagi pendamping sosial di daerah, serta dukungan logistik untuk memperlancar distribusi bantuan ke pelosok Maluku Utara. “Kami akan segera menindaklanjuti data yang diajukan oleh Pemprov Malut. Dengan data yang akurat, kita bisa mempercepat penyaluran bantuan dan membuka peluang untuk bantuan tambahan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kedua belah pihak berkomitmen untuk terus berkoordinasi demi terciptanya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Maluku Utara.
