SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) telah menegaskan komitmen kuat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Malut, H. Sarbin Sehe, dalam rapat paripurna di Sofifi, Rabu (22/10/2025), saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sarbin mengapresiasi seluruh masukan dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD, yang ia nilai sebagai wujud pengawasan bersama demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, kendati ruang fiskal daerah cukup terbatas menyusul adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi tetap berupaya memprioritaskan pelayanan dasar. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan efisiensi belanja rutin birokrasi.
Sarbin juga menyebut, Fokus utama APBD 2026 akan diarahkan pada sektor-sektor vital, termasuk pembiayaan pendidikan gratis, penguatan ketahanan pangan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan jalan dan jembatan. Selain itu, program prorakyat seperti pasar murah, program mudik gratis, dan pembangunan jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian juga menjadi sasaran utama.
Wagub Sarbin mengajak seluruh fraksi untuk memperkuat kolaborasi guna menjaga stabilitas fiskal daerah. Ia menekankan bahwa masukan dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD agar benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat luas.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegas Sarbin.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
