TERNATE — Kabar baik bagi para lulusan sarjana hukum di Maluku Utara. Mahkamah Agung (MA) mengusulkan sebanyak 1.600 formasi Calon Hakim dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2026. Usulan ini membuka peluang bagi lulusan fakultas hukum, termasuk di Maluku Utara, untuk berkarier di lingkungan lembaga peradilan.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kantor Kementerian PANRB, Senin (2/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung. Dari total 4.430 formasi ASN yang diusulkan MA, sebanyak 1.600 formasi dialokasikan untuk kebutuhan Calon Hakim pada tiga lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
Jumlah tersebut setara sekitar 36 persen dari keseluruhan formasi yang diusulkan. Sementara 2.830 formasi lainnya diperuntukkan bagi berbagai jabatan teknis dan pendukung peradilan.
Bagi lulusan sarjana hukum di Maluku Utara, rencana pengadaan ini menjadi informasi penting untuk mulai mempersiapkan diri. Kebutuhan hakim pada tiga lingkungan peradilan tersebut membuka kesempatan bagi generasi muda berlatar belakang pendidikan hukum untuk mengabdikan diri sekaligus membangun karier di lembaga peradilan.
Meski demikian, para calon pelamar perlu mencermati perkembangan kebijakan pemerintah, terutama terkait persetujuan jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, batas usia, serta persyaratan administrasi dan mekanisme seleksi yang akan diumumkan kemudian.
Melalui akun resminya, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung menyampaikan bahwa usulan kebutuhan ASN tersebut merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan peradilan.
Pengadaan ASN juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
BUA MA menegaskan bahwa pengadaan ASN bukan sekadar penambahan jumlah pegawai, melainkan investasi jangka panjang untuk mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dengan adanya usulan 1.600 formasi Calon Hakim tersebut, lulusan hukum di Maluku Utara dapat mulai memantau informasi resmi dari Mahkamah Agung dan Kementerian PANRB. Namun, peluang mengikuti seleksi Calon Hakim ASN 2026 tetap bergantung pada persetujuan pemerintah dan pengumuman resmi pembukaan rekrutmen.
