LABUHA – Ketua GMNI Halmahera Selatan, Hasbin Umsohi, melontarkan kritik keras terhadap sikap oknum sekretaris pribadi (Sespri) Wakil Bupati Halmahera Selatan, Sahmar Ebamz. Hasbin menilai, keberadaan seorang Sespri di ruang publik seharusnya mencerminkan sikap bijak dan berbasis data, bukan justru memicu kegaduhan melalui informasi yang tidak terverifikasi.
Hasbin mengungkapkan bahwa belakangan ini, Sahmar Ebamz kerap mengatasnamakan diri sebagai pemerhati masyarakat dalam aksi demonstrasi terhadap PT Harita Group terkait persoalan lahan di Soligi dan Kawasi. Aksi tersebut menuding perusahaan mengabaikan hak masyarakat, sebuah klaim yang menurut GMNI tidak sejalan dengan temuan di lapangan.
“Berdasarkan data yang dihimpun GMNI Halsel, pihak perusahaan sebenarnya telah menjalankan tanggung jawabnya dengan melakukan proses pembayaran lahan kepada pihak-pihak terlibat sebelum penggusuran dilakukan. Jika tudingan disampaikan tanpa verifikasi, ini sangat berpotensi menyesatkan opini publik,” ujar Hasbin.
GMNI menilai kapasitas seorang Sespri yang melakukan gerakan protes tanpa dukungan data kuat adalah bentuk inkompetensi. Sebagai bagian dari lingkaran pemerintahan daerah, seorang Sespri seharusnya memiliki akses terhadap informasi resmi untuk meredam konflik, bukan sebaliknya. Sikap Sahmar dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja pimpinan daerah serta memicu perpecahan di tengah masyarakat Obi dan Kawasi yang membutuhkan stabilitas sosial.
Hasbin juga mempertanyakan sikap Wakil Bupati Halmahera Selatan yang terkesan membiarkan tindakan bawahannya tanpa adanya klarifikasi atau investigasi internal. Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya menjadi penengah yang objektif dalam setiap perselisihan investasi dan pembangunan.
“Kami meminta dengan tegas agar Sahmar Ebamz segera dicopot dari jabatannya sebagai Sespri Wakil Bupati Halsel. Tindakan tanpa dasar data yang kuat merugikan citra pemerintah daerah dan mengganggu harmonisasi masyarakat,” tegas Hasbin.
Bagi GMNI, persoalan ini bukan sekadar soal kebebasan berpendapat atau kritik terhadap perusahaan, melainkan menyangkut tanggung jawab moral seorang pejabat di lingkaran kekuasaan. Jabatan yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi tidak boleh dibiarkan berubah menjadi sumber konflik baru akibat asumsi yang tidak berdasar.
