Ribuan karyawan yang bekerja di perusahan tambang, dipastikan pada 1 Januari 2020, akan dirumahkan. Pasalnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji Nikel yang berlaku tahun depan, yang berdampak pada tenaga kerja, yang mayoritas tenaga kerja Maluku Utara\u00a0 di perusahaan tambang. #stopekspor<\/p>\n\n\n\n
Kepala\nBidang (Kabid) PHI dan Pengawasan Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi\n(Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara, Abujan Abd Latif saat dikonfirmasi\nwartawan, Selasa (17\/12\/2019) mengatakan, perusahaan yang bakal melakukan PHK\ntenaga kerja yang sudah terkonfirmasi yakni PT Harita Group dan PT. Wanatiara.<\/p>\n\n\n\n
Pemutusan\nkontrak kerja dua perusahan tersebut, dengan alasan terjadi penurunan produksi,\nsetelah peraturan pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya\nMineral yang mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 tahun 2019 tentang\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 Tentang\nPengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Akibat berdampak pada\nPHK karyawan, dimana PT Harita Nickel sebanyak \n700 karyawan dan PT. Wanatiara\n300 tenaga kerja yang kontraknya tidak diperpanjang.<\/p>\n\n\n\n
Peraturan\nini menyebutkan, per 1 Januari 2020 tidak ada lagi ekspor ke luar negeri.\nSebagai konsekuensinya, pemanfaatan nikel ore hanya sebatas kapasitas\npermintaan smelter sendiri sehingga produksi ore turun drastis,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Corporate\nCommunication Manager PT Harita Nickel, Anie Rahmi menjelaskan, perusahaan akan mempertahankan\nkestabilan berusaha, namun kelebihan kapasitas produksi sehingga dengan berat\nhati dan terpaksa Manajemen PT TBP dan PT GPS memutuskan mengkaji ulang\nperjanjian kerjasama, baik terhadap mitra kerja maupun tenaga kerja.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDengan\nsangat terpaksa sebagian kerjasama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum\njangka waktu berakhir melalui prosedur yang telah ditentukan oleh\nperundang-undangan. Contoh, karyawan habis kontraknya bulan Februarai maka\ngajinya dan semua haknya sampai Februari harus dilunasi, meskipun pada Desember\n2019 ini semuanya sudah di PHK,\u201d tuturnya.<\/p>\n\n\n\n
Manajemen\nPT TBP dan PT GPS kata dia, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap\nsemua kerjasama yang pernah terjalin dan kontribusi yang diberikan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cMeski\nmengalami penurunan kapasitas produksi secara drastis, perusahaan tetap menjaga\nketerlibatan tenaga kerja lokal dalam setiap operasinya dan memberikan\nkontribusi positif terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi, serta\nberpartisipasi pada pembagunan daerah dan nasional,\u201d tuturnya. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ribuan karyawan yang bekerja di perusahan tambang, dipastikan pada 1 Januari 2020, akan dirumahkan. Pasalnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji Nikel yang berlaku tahun depan, yang berdampak pada tenaga kerja, yang mayoritas tenaga kerja Maluku Utara\u00a0 di perusahaan tambang. #stopekspor Kepala Bidang (Kabid) PHI dan Pengawasan Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":964,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[506,241,572,516,86,566,588,587,591,589],"class_list":["post-963","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","tag-berita-malut","tag-halmahera-selatan","tag-harita","tag-kabar-malut","tag-maluku-utara","tag-nikel","tag-phk","tag-phk-karyawan","tag-stop-ekspor","tag-wanatiara"],"yoast_head":"\n